Portal Informasi
PPID KARAWANG
png-1.png
png-1.png
Kabupaten Karawang
PPID KARAWANG
PORTAL INFORMASI KAB KARAWANG

Jika tidak dapat menemukan Informasi yang diperlukan. Silahkan ajukan formulir permintaan informasi.

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana Memberikan Sambutan Sosialisasi Peraturan KPK dan Bimtek e-Filling LHKPN di Aula Husni Hamid Karawang

Pemerintah Kabupaten Karawang mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK dan Bimtek e-Filling LHKPN di Aula Husni Hamid Karawang, Senin, (5/3). Yang diselenggarakan oleh BKPSDM Karawang. Dalam acara tersebut hadir  Ibu Amalia Rosanti spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dari KPK. Acara yang juga dihadiri oleh Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana yang di dampingi Asda 1,2 dan 3, serta Kepala BKPSDM Karawang, pejabat Kepala Pemerintah Daerah, dan ASN esselon 2 dan 3 lingkup Pemda Karawang.

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menginstruksikan kepada pejabat di lingkup Pemkab Karawang untuk melaporkan hasil kekayaan penyelenggaraan Negara. Hal itu sesuai dengan peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

"Pejabat penyelenggara negara wajib untuk melaporkan, karena bagian dari kewajiban yang diperintahkan oleh Undang Undang." ungkap Bupati, saat membuka Sosialisasi Peraturan KPK dan Bimtek LHKPN yang berlangsung. 
Ia menegaskan, pelaporan LHKPN sangat penting bagi penyelenggara negara untuk patuh dan taat terhadap Undang Undang. Sehingga saat menjabat dan pasca menjabat, bisa terpantau kekayaannya oleh LHKPN itu sendiri.

"Saya sudah melaporkan hasil kekayaan saya sejak pencalonan dulu  dan saya perintahkan agar para pejabat dilingkup Pemerintah Daerah agar melakukan hal tersebut. Sekarang mudah sudah bisa online, kalo dulu saya dulu laporan sendiri ke KPK." ujar beliau
Dirinya juga menghimbau kepada pejabat agar tidak takut dengan KPK selama jalan yang ditempuh benar serta jujur dan terbuka terhadap KPK untuk melaporkan hasil kekayaan yang dimiliki. Dan bagi Pejabat ASN yang tidak melaporkan LHKPN maka akan dipotong TPP 15%. (dien)
 

Tags Berita: 

Share this post